Keberpihakan Negara.

Ini bukan persoalan ideologi, ini juga bukan persoalan paradigma, tapi ini adalah keberpihakan, berpihak kepada rakyat dan menuntaskan persolan-persoalan kesejahtraan rakyat. Bagi Amerika menjadi kapitalis adalah sebuah hal yang dilakukan untuk kesejahtraan rakyatnya. Berbagai subsidi (pendidikan, kesehatan, pensiun, atau pertanian) di dapatkan melalui pajak yang begitu tinggi dan hasil eksploitasi sumber daya alam di negara dunia ketiga. Begitu juga di negara maju lainnya, sinergitas antara negara dan MNC/TNC yang kebetulan bermakas di negara tersebut menjadi sebuah keniscayaan untuk mensejahtrakan rakyatnya.

Di beberapa negara dunia lainnya semisal, Kuba, Libya, Venezuela, Bolivia, ataupun China dan Iran, percaya pada kekuatan diri sendiri merupaka sebuah kekuatan yang mampu mengakat kesejahtraan rakyatnya. Sebuah negara tak memerlukan sebuah pertokoan mewah jikalau rakyatnya mati kelaparan, sebuah negara tak memerlukan rakaian susunan mewah jikalau rakyatnya belum memiliki rumah. singkatnya negara hadir untuk kepentingan rakyatnya. negara begitu berguna bagi rakyatnya, negara tak lagi menjadi sebuah hal yang begitu jauh dari rakyatnya.

Di Indonesia negara dirasakan kehadiranya ketika mau menggusur karena ada proyek yang harus dilakukan akibat tekanan privatisasi ataupun investasi, negara ini harus menjadi negara industri, bukan agraris, padahal separuh lebih rakyatnya bergantung hidup akan hasil pertanian. Konsep city without slumpkota tempat ia di lahirkan, dari tempat ia bergantung hidup, dari sebuah negara yang tak lagi mau mengakui warga negaranya. Pantaslah kemudian keberpihakan negara dipertanyakan ulang. membuat rakyat disingkirkan dari

Indonesia adalah sebuah konsep Nation State yang begitu ambigu, bagaiman tidak antara yang dikatakan oleh negara melalui UUD 1945 dengan yang di jalankan pemerintah melalaui seperangkat UU maupun perangkat perangkat lainnya beserta aparat birokratisnya sangat bertolak belakang. Privatisasi dan swastanisasi terjadi di semua bidang, parahnya lagi privatisasi dan swastanisasi di terapkan pada bagian-bagian yang menyangkut kepentingan hidup rakyat. Tidak sejalannya hal ini dikarenakan tidak adanya sebuah sikap yang jelas akan keberpihakan kepada rakyat. Para elit sibuk mengatur dirinya sendiri maupun kelompoknya. Peran negara atau pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak lagi di jalankan